Amunisi baru revisi beleid ketenagakerjaan

JAKARTA. Niat pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kembali menggebu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 164 ayat 3 UU 13/2003 yang mengatur soal pemutusan kerja (PHK) semakin memperkuat alasan pemerintah merombak beleid tersebut.

Sejatinya, pemerintah pernah mengajukan draf revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR. Tapi, oleh DPR, draf tersebut dikembalikan lagi lantaran tak berpihak ke pekerja. Alhasil, revisi beleid itu terpental dari daftar program legislasi nasional 2012. Toh, pemerintah tetap menggodok draf revisi UU Ketenagakerjaan tersebut dan akan diajukan ke DPR lagi secepatnya.

Salah satu poin revisi, tentu saja soal ketentuan PHK. Pemerintah akan mempertegas lagi ketentuan PHK dengan mengacu pada keputusan MK. Irianto R. Simbolon, Dirjen Perselisihan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bilang, yang dimaksud perusahaan tutup dalam pasal 164 ayat 3, memang harus dimaknai sebagai perusahaan yang tutup permanen karena bangkrut atau sudah tidak bisa beroperasi lagi.

Di beleid yang sekarang, ketentuan itu masih abu-abu. Dus, perusahaan bisa saja melakukan PHK meski perusahaan hanya tutup sementara atau melakukan efisiensi. "Keputusan MK senafas dengan revisi UU Ketenagakerjaan yang kami buat," kata Irianto, kemarin.

Pemerintah sendiri masih mematangkan draf revisi beleid tersebut. Sunarno, Kepala Biro Hukum Kemnakertrans sebelumnya berjanji, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam revisi tersebut.

Dalam revisi ini pemerintah konsen pada permasalahan, pertama, tunjangan hari raya (THR). Dalam UU lama, THR tidak diwajibkan dan nantinya akan wajib. Aturan hasil revisi juga akan mencantumkan sanksi bagi para pengusaha yang tidak memberikan THR. Kedua, soal upah lembur, kelak wajib diberikan kepada para pekerja di semua sektor. Ketiga, soal pengaturan dan pengawasan tenaga alih daya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Ikbal menilai, lebih baik membuat UU baru ketimbang merevisi UU 13/2003, karena terlalu banyak pasal yang cacat hukum. "Percuma kalau revisi," tandasnya.

Hati Hati Parkir Motor - Modus Baru Pencurian

Para pemotor mesti hati-hati bila parkir di mal. Mabes Polri merilis modus baru pencurian motor di mal. Para pelaku menggunakan cara menukar pelat nomor. Waspadalah! "Modus ini digunakan untuk para pencuri sepeda motor di mal yang dijaga oleh jasa parkir," demikian keterangan Divisi Humas Mabes Polri, Kamis (15/3/2012). Dalam menjalankan aksinya, para pelaku biasanya datang ke mal dengan bekal membawa pelat nomor berikut STNK. Pelaku akan mencari sepeda motor bertipe sama dengan yang tertera di STNK. "Biasanya sepeda motor yang diincar letaknya jauh dari loket pembayaran parkir. Setelah menemukan motor yang sesuai, pelaku akan menukar pelat nomor yang terpasang dengan pelat nomor yang dibawanya," tulis Div Humas. Setelah pelat nomor terpasang di kendaraan yang diincar, maka pelaku akan merasa aman saat keluar dari loket parkir karena motor yang ditumpanginya telah sesuai dengan STNK. Nah, tiket parkir yang diminta pun akan dibilang hilang. Atas hilangnya tiket parkir pun pelaku hanya akan dikenakan denda terbesar Rp 50.000.  "Karena itu, untuk menghindarinya, parkirlah di tempat yang terawasi oleh petugas parkir dan gunakanlah kunci ganda," jelasnya. sumber : Detikom

Bungkus Sop Janda... apa Bungkus Janda../.???

Sop Janda Pedas

 

Sop Janda

Sop Janda, begitulah namanya. Makanan yang ada di belakang kawasan Industri MM 2100 Cibitung ini memang memiliki nama yang unik. Entah sejak kapan nama unik tersebut nyantol pada makanan sejenis sop sapi ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan asal mula nama Sop Janda ini, termasuk juga para karyawan dikawasan industri Cibitung yang telah menjadi pelanggannya.
Seorang Janda
Cerita yang mungkin benar dari Sop Janda ini adalah cerita seorang teman yang juga katanya diberi tahu sama temannya yang lain. Artinya cerita ini berantai dari mulut ke mulut. Kata teman saya asal mula adanya Sop Janda adalah seorang janda memiliki keterampilan untuk membuat sop yang enak, dengan berbekal modal dan keterampilan tersebut maka sang janda pun membuka rumah makan dengan menu utama sayur Sop Daging Sapi. Nah, dikarenakan rumah makan tersebut tidak ada namanya dan dimiliki oleh seorang janda, maka untuk kemudahan orang-orang menamakannya Sop Janda. Nama yang unik dan menarik bukan?!!
Status Belum Diketahui
Nama “Janda” yang menempel pada masakannya ini sampai sekarang belum diketahui statusnya. Apakah Janda Muda, Janda Kembang ataukah Janda Tua, sampai detik ini belum ada yang tahu. Dan belum diketahui apakah statusnya masih janda ataukah sudah menikah dengan suami baru. Saya pun belum sempat mempertanyakannya, hanyalah orang-orang yang perlu sama janda saja yang harus mengetahuinya.:) Dan mungkin juga gak perlu dibahas apakah Janda muda, Janda Tua atau jangan-jangan sudah maninggal/!?
Unik Namanya Unik Pula Rasanya
Selain unik namanya unik juga rasanya. Berbeda dengan sop daging sapi atau sop iga sapi lainnya, sop janda ini disajikan dalam porsi besar. iga daging sapinya gede-gede dan lebih banyak dagingnya darpada tulangnya. Tidak seperti sop lain yang terkadang lebih banyak tulangnya daripada dagingnya. Dan yang khas dari Sop Janda ini adalah citarasanya yang gurih dan sangat-sangat pedas! Kenapa saya katakan sangat-sangat pedas? Karena memang kuahnya disajikan dengan sambal cabe rawit hijau yang sangat pedas…hot…bahkan extra hot…sangat cocok bagi anda yang menyukai citarasa pedas. Dan bagi anda yang
sedang terserang flu/pilek maka sop janda ini akan menjadi obat!:)
apa lagi tadi sore ane beli bareng sohib ane Abdul Majid.. di bungkus buat makan dirumah
 ( Alhamdulillah Puasa ) .... PAs  Buka langsung disamber tuh sop jadi melek....hemmmmmm...
Laperrrrrrrrrrrr.

By. Iwan Handoko & Abdul Majid 

MUSNIK III 10 JUNI 2012

GARDA METAL FSPMI

Garda Metal FSPMI

SEKILAS TENTANG GARDA METAL

Deklarasi
Garda Metal dicetuskan sebagai salah satu dari 5 pilar FSPMI (Garda Metal,Koran Perjuangan,LBH,Training Center,Inkopbumi) pada kongres FSPMI tahun 2006 di Lembang Bandung. Deklarasi secara resmi dilakukan bersamaan dengan Pelatihan Dasar Garda Metal ke 1 pada tanggal 27 April 2008 di Bekasi.

Tujuan
Untuk mengawal setiap aksi FSPMI dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota FSPMI dan keluarganya.

Motto
Motto Garda Metal adalah RESOLUSI :
1. Rela : Bergabung tanpa paksaan dan bertindak atas dasar keikhlasan.
2. Solid : Menjunjung tinggi kebersamaan sesuai instruksi organisasi.
3. Lugas : Mudah menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi.
4. Sigap : Cepat tanggap dan siap sedia mengorbankan waktu dan tenaga.

Azas
AD / ART dan PO Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Arti Logo
G : Garda / Barisan
Bintang : Cermin 5 Sikap
Kepalan Tangan : Kebulatan Tekad
Roda Gerigi : Penggerak yang dinamis
Tulisan FSPMI : Induk Organisasi
Tulisan Garda Metal : Garda Metal secara lembaga

5 Sikap
1. Bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Menjaga nama baik Garda Metal dan FSPMI
3. Menjunjung tinggi solidaritas & Kemanusiaan
4. Berjuang demi kepentingan pekerja
5. Taat & Patuh kepada peraturan organisasi

Mars
Kami anggota Garda Metal, Siap melawan semua penindasan, Tak kenal lelah tak pernah gentar, Aral menghadang kan kami terjang, Kami anggota Garda Metal, Siap berjuang demi masa depan, Kesejahteraan dan kemamkmuran, Kaum pekerja jadi tujuan.

Dwi Fungsi
1. Fungsi Organisasi : Menjalankan tugas membantu induk organisasi ( FSPMI ) dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan seluruh pekerja dan keluarganya.
2. Funsi Kemasyarakatan : Menjalankan tugas membantu anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Jenjang
1. SILA : Tingkat Pemula , Tanda Kuning
2. SANGGA : Tingkat Menengah , Tanda Merah
3. CAKRA : Tingkat Atas , Tanda Biru
4. BUANA : Tingkat Tinggi , Tanda Hitam

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-04/MEN/1994 TAHUN 1994

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyakat pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing;
2. Bahwa bagi pekerja untuk merayakan hari raya tersebut memerlukan biaya tambahan;
3. Bahwa untuk merayakan hari raya tersebut sudah sewajarnya pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
4. Bahwa untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 21 dan Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik Pemerintah.
2. Pengusaha adalah:
   1. Orang Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   2. Orang Persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
   3. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
   4. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha dengan menerima upah.
   5. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
   6. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam,Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.

Pasal 2

(1)    Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.
(2)    THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 3

(1)    Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
2. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan: Masa kerja x 1(satu) bulan upah.

(2)    Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.
(3)    Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Pasal 4

(1)    Pemberian THR sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan, masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain.
(2)    Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayarkan oleh Pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Pasal 5

(1)    Dengan persetujuan pekerja, THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagian dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obatobatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima.
(2)    Bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Pasal 6

(1)    Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR.
(2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan.
(3)    Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR.

Pasal 7

(1)    Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2)    Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat.
(3)    Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.

Pasal 8

(1)    Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.
(2)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 9

(1)    Pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)    Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam peraturan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.16 tahun
1968 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 September 1994

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. ABDUL LATIEF

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Untuk melindungi tenaga kerja, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Isi lengkap Udang-Undang ini dan penjelasannya dapat diunduh di sini Unduh dan Penjelasannya